Lembaga Perekonomian Nadhatul Ulama DIY (LPNU DIY) sukses menyelenggarakan diskusi ekonomi bertajuk “NUNomics Talks Series II: Literasi Ekonomi untuk Transformasi Masyarakat, Pengembangan UMKM Ekspor Berbasis Desa”. Acara yang digelar secara daring via Zoom Meeting pada Senin, 4 Mei 2026 menghadirkan Dr. Miftah Farid, S.Tp., M.Si. (Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer – Kementerian Perdagangan RI) sebagai narasumber utama. Diskusi seri kedua ini merupakan lanjutan dari kesuksesan penyelenggaraan NUNOMICS Talks Series I yang sebelumnya mendapat antusiasme masyarakat. Tema yang diangkat kali ini menitikberatkan literasi ekonomi dan pengembangan UMKM ekspor berbasis desa sebagai kunci transformasi masyarakat.
Bapak Miftah Farid dalam paparan materinya menjelaskan dua mekanisme utama pembukaan pasar ekspor Indonesia. Pertama, secara langsung dengan penurunan tarif perdagangan dan penghapusan hambatan non-tarif bagi negara-negara mitra dagang. Kedua, secara tidak langsung melalui kerja sama industri dan investasi yang bertujuan meningkatkan daya saing dan efisiensi produksi produk dalam negeri. Ia menekankan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional yang terbukti tangguh saat krisis 1998 dan pandemi COVID-19. Meski demikian, UMKM masih menghadapi tantangan seperti rendahnya produktivitas, minimnya perencanaan usaha, dan kurangnya legalitas yang menghambat kepercayaan buyer maupun importir.

- Sebanyak 65,5 juta UMKM di Indonesia, menyerap ~97% tenaga kerja nasional.
- Kontribusi UMKM terhadap investasi mencapai ~60,4% dari total investasi nasional.
- Penggunaan e-commerce oleh UMKM masih di angka 41,51%, menunjukkan peluang dan kendala digitalisasi.
- Mayoritas UMKM adalah usaha mikro (99,6%), sedangkan usaha kecil dan menengah masih sangat kecil proporsinya.
- Tantangan krusial: produktivitas rendah, bisnis dimulai secara tidak terencana, dan belum adanya legalitas yang memadai.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Perdagangan meluncurkan program “UMKM Bisa Ekspor” dengan pendekatan komprehensif yang menekankan dua prinsip utama: “Berani Inovasi” dan “Siap Adaptasi”. Prinsip “Berani Inovasi” mendorong pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk, desain, dan nilai tambah, sementara prinsip “Siap Adaptasi” mengajak pengusaha menyesuaikan diri dengan perubahan preferensi pasar global. Pemerintah juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung, seperti sertifikasi keamanan pangan, Good Manufacturing Practices (GMP), Good Agricultural Practices (GAP), dan sertifikasi halal untuk memastikan produk sesuai standar internasional. Selain itu, LPNU DIY turut mendukung pelaku usaha melalui Indonesia Design Development Center (IDDC) yang memberikan layanan konsultasi desain produk gratis, sehingga nilai dan keunggulan produk UMKM Indonesia dapat tersampaikan dengan baik kepada konsumen global.

Pemetaaan Desa Ekspor:
- Identifikasi Desa ekspor terdiri dari Desa Siap Ekspor dan Desa Belum Siap Ekspor, sebagai tahap awal pengembangan klaster desa.
- Langkah ini penting untuk fokus intervensi dan pembinaan, memastikan pendataan desa potensial dalam ekspor UMKM.

Capaian UMKM Bisa Ekspor (Triwulan I 2026):
- Pitching dan Business Matching: Aktivitas pertemuan pelaku UMKM dengan buyer/investor selama kuartal pertama 2026.
- Presentasi hasil dan pencapaian awal program, memperlihatkan kemajuan dalam menghubungkan UMKM desa ke pasar.
Selanjutnya, diskusi membahas konsep Desa BISA Ekspor (DBE). DBE adalah ekosistem ekspor desa yang dirancang untuk “memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam ekspor dan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa”. Melalui DBE, LPNU DIY dan pemerintah berupaya mengonsolidasikan sumber daya di desa agar UMKM lokal dapat berorientasi ekspor dengan lebih terstruktur.

Desa BISA Ekspor (DBE):
- DBE membangun ekosistem ekspor di tingkat desa, memanfaatkan kolaborasi antar pelaku usaha, pemerintah daerah, dan lembaga mitra.
- Tujuannya memperkuat kapabilitas ekspor UMKM desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal.

Jumlah Desa & Pembina DBE:
- 2.616 desa terlibat dalam program desa ekspor ini.
- Pembina program antara lain: Kementerian Desa, PDTT; Kementerian Pertanian; KKP; Kemenperin; LPEI; dan mitra swasta (Astra, Inotek).
- Sinergi antar-instansi tersebut memperkuat program pendampingan ke desa.
Kerja sama eksportir desa juga didukung lewat perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.



Trade Expo Indonesia 2025:
- Partisipasi UMKM desa di Trade Expo ke-40 tahun 2025 berhasil mencatat transaksi USD 22,8 miliar, sebagai indikator penetrasi pasar global.

Peran Perwakilan Perdagangan:
- Optimalisasi 46 perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri guna mendukung ekspor UMKM.
- Perwakilan ini membantu kegiatan promosi, matchmaking, dan pendampingan UMKM ekspor.
Dalam memperluas pasar ekspor, pemerintah aktif menjalin perjanjian perdagangan bilateral, regional, maupun multilateral. Melalui perjanjian ini, akses pasar seluas-luasnya dibuka dengan penurunan tarif, pelonggaran regulasi, dan kerja sama strategis guna meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Pemerintah juga mengoperasikan Export Center dan program pelatihan seperti Export Coaching Program untuk membantu pelaku UMKM memahami prosedur ekspor, mencari pasar, menjalin komunikasi dengan buyer, hingga melakukan simulasi proses ekspor. Secara keseluruhan, sinergi antara peningkatan kapasitas pelaku usaha, dukungan kebijakan pemerintah, dan pemanfaatan fasilitas yang ada diharapkan memperkuat UMKM desa sebagai motor transformasi ekonomi nasional menuju pasar global.
Kegiatan NUNomics Talks Series II ini berhasil menarik lebih dari 100 peserta, meningkat signifikan dibanding pelaksanaan sebelumnya. Angka partisipan tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap literasi ekonomi. Peningkatan jumlah peserta diharapkan dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan, memperluas jejaring bisnis antar UMKM, serta meningkatkan kesadaran inklusif di kalangan Nahdliyin mengenai peluang ekspor produk desa. Dengan fondasi inovasi dan adaptasi yang kuat, LPNU DIY optimis seri NUNOMICS berikutnya akan terus memperkuat kapasitas pelaku UMKM desa dan literasi ekonomi masyarakat luas.
